Paradog UN (Ujian Nasional)

Sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Guru dan Dosen bahwa hak melakukan evaluasi pendidikan adalah merupakan hak guru dan dosen. Guru yang lebih mengetahui kemampuan peserta didiknya. Guru juga mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Guru juga yang mengetahui keterbatasan sarana yang dimiliki oleh sekolah di mana ia mengajar.

Kemudian datanglah kekuasaan. Keputusan pun dibuat, meskipun keputusan itu keluar dari yang bukan ahli di bidang pendidikan. Wapres Yusuf Kalla yang notabene sang “juragan” menginginkan Ujian Nasional yang standarnya tiap tahun meningkat. Terjadilah jungkir balik di dunia pendidikan. Lalu keluarlah Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ujian Nasional pun dilaksanakan. Standar kelulusan ditetapkan 4,5. Hak guru pun dirampas oleh pemerintah. Terjadi pengambilalihan peran. Padahal, seharusnya pemerintah tidak perlu terlalu jauh dan tidak perlu berhubungan langsung dengan para siswa.

Penetapan standar nasional untuk kelulusan ini sesungguhnya mengandaikan mutu pendidikan di tiap daerah sama. Sesungguhnya yang terjadi adalah adanya jurang perbedaan antara proses pendidikan di kota dan desa. Penetapan standar kelulusan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah hanya melihatnya dari satu ranah, ranah kognitif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang proses pendidikan hanya sebagai transfer ilmu pengetahuan yang bisa dengan mudah diukur dengan angka-angka. Penetapan ini sesungguhnya mereduksi makna pendidikan sebagai sebuah proses pematangan pribadi mencakup pengembangan kognisi, afeksi, mental dan kepribadian (Kompas 21 Mei 2006).

Paradog UN
Ujian Nasional sesungguhnya diharapkan oleh Wapres Yusuf Kalla untuk mendorong siswa bekerja keras. Semua sepakat, bahwa kita mengharapkan pendidikan ini menghasilkan siswa pekerja keras. Tetapi kemudian yang terjadi adalah kerancuan demi kerancuan. Kerancuan yang pertama, adalah ketika kita mencoba untuk memisahkan antara input, proses dan output. Bagaimana mungkin pendidikan kita menghasilkan lulusan yang bekerja keras, kalau kemudian kita memasalkan dan menyeragamkan yang sesungguhnya berbeda. Diseragamkannya standar kelulusan yang 4,5 tersebut sesungguhnya karena pemerintah (dalam hal ini Yusuf Kalla) meninggalkan input dan proses. Dengan latar belakang sosial yang berbeda, akses mendapatkan informasi pendidikan yang tak sama, belum lagi alasan geografis yang juga sangat terjadi kesenjangan, ditambah lagi proses belajar yang begitu terasa jurangnya antara kota dan desa, daerah aman dan konflik, maka semakin nyatalah bahwa akal-akalan UN ini sepatutnya ditolak oleh warga pendidikan.

Dengan pemaksaan standar kelulusan yang 4,5 ini, maka pendidikan pun mulai kehilangan ruhnya. Pendidikan kehilangan makna. Lahirlah nuansa instan di dunia pendidikan. Guru pun mendapatkan kesibukan baru. Kesibukan yang serba instan. Sebagaimana guru, maka murid juga melakoni hal yang sama, belajar instan. Belajar sekadar untuk bisa menembus batasan kelulusan. Berbagai macam cara ditempuh. Cara yang akhirnya menghilangkan kreatifitas guru-guru mata pelajaran UN. Dan murid pun akhirnya mengubur nilai kreatifitas yang sesungguhnya merupakan potensi yang bisa ia munculkan. Pelajaran Matematika yang seharusnya bisa menghasilkan murid berfikir logis, kaya akan inovasi dan berusaha mencari dan berfantasi dengan bahasa-bahasa logis, akhirnya hanya bisa pasrah dan melakoni pelajaran yang mengasyikkan tersebut dengan ”cara cepat” menjawab soal-soal pilihan berganda yang hanya berpatokan pada nilai akhir. Begitu juga dengan pelajaran Bahasa Inggris yang seharusnya bisa dipraktekkan dengan suasana belajar yang lebih kreatif semacam debat, percakapan serta berbagai macam cara belajar yang lebih menarik, akhirnya harus puas hanya dengan trik-trik menjawab soal-soal UN.

Tak berbeda jauh dengan dua mata pelajaran di atas, Bahasa Indonesia pun akhirnya hanya sekadar ”lolos dari lubang jarum” kelulusan. Sastra Indonesia yang begitu kaya dengan karya para pujangganya pun hanya sekadar hafalan para siswa, tidak memaknai arti karya tersebut. Karya sastra yang juga mengiringi sejarah perjalanan bangsa ini pun akhirnya kehilangan kesan dari murid-murid yang seharusnya mereka bisa memaknainya. Maka pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia akhirnya kering kehilangan makna. Pelajaran Ekonomi yang juga satu di antara pelajaran yang di UN kan pun mengalami nasib serupa. Siswa (jurusan IPS), walaupun sampai tiga tahun berturut-turut belajar pelajaran ini, tetap saja tidak memahami keadaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Tetap saja tidak mengerti dengan gejolak ekonomi yang terus berlangsung secara fluktuatif di jagad bumi. Pelajaran Ekonomi, sekali lagi hanya sekadar bisa mengantarkan mereka lulus dari batasan 4,5 tersebut.

Momok angka 4,5 ini akhirnya memaksa sekolah (bisa jadi dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi) melakukan ”terobosan” baru. Batasan 4,5 yang dipaksakan pusat akhirnya diakal-akali oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pusat boleh saja membuat batasan tersebut, daerah atau sekolah pun akhirnya punya ”cara tersendiri” untuk menembus batasan tadi. Sistem pengawasan yang walaupun dilakukan silang, dikondisikan untuk melakukan pengawasan yang ”biasa-biasa saja” jangan terlalu ketat, dan siswa seakan diberikan peluang untuk melakukan ”kreatifitas” barunya di ruang ujian. Atau bahkan, sekolah membuat ”tim sukses” untuk memuluskan langkah para siswanya menembus batasan 4,5. Suara SMS yang berseliweran di ruang ujian, atau keluar-masuknya siswa untuk ke kamar kecil yang tentunya sudah dikondisikan menjadi pandangan baru ketika UN berlangsung. Pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempertahankan posisinya seolah tidak mau ambil peduli atas semua yang terjadi mengiringi perjalanan UN.

Dengan kenyataan di atas, apa yang menjadi harapan UN sebenarnya hanya semu semata. Tidak ada lagi kebanggaan para siswa atas nilai ”bagus” yang ia peroleh di UN tersebut, karena ia pun mengerti tidak seperti itu sesungguhnya yang terjadi. Kualitas seperti inikah yang diinginkan dari hasil UN ini? Kualitas inikah yang diinginkan sang ”juragan’ Yusuf Kalla? Logika kebenaran siapakah yang seharusnya kita ikuti? Wapres yang pengusaha atau para pakar pendidikan? Tanyakan hati nurani masing-masing.
Oleh: Muhammad Rais MPd

(Penulis Guru SMA Negeri 3 Medan, pengurus Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) Sumut, Alumni PPs Unimed dan mahasiswa pascasarjana USU)

Tag: , ,

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: