Kurikulum Baru 2006

Belum lagi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 benar-benar dilaksanakan di seluruh sekolah di Indonesia, kini pemerintah akan mensyahkan dan memberlakukan Kurikulum Baru 2006. Kebijakan ini mengundang kontroversial dan dinilai oleh berbagai kalangan bahwa pemerintah tidak memiliki visi yang jelas soal pendidikan.

Beberapa ahli juga menilai bahwa KBK 2004 tidak banyak diadopsi oleh sekolah-sekolah. Kalau pun ada, itu pun sedikit yang murni. Selebihnya tetap menggunakan kurikulum lama 1994 tetapi hanya dilabeli KBK 2004. Berikut cuplikan dari artikel Paul Suparno yang dimuat di Kompas:

Maka, banyak guru yang akhirnya tetap melaksanakan Kurikulum 1994 dengan diberi label KBK. Apalagi para guru dibingungkan dengan adanya banyak buku teks yang sebenarnya sama dengan buku berdasarkan Kurikulum 1994, tetapi diberi label KBK.

Walau pun demikian, Paul Suparno juga tidak menampik adanya hasil yang baik dari KBK 2004. Berikut adalah cuplikannya:

Tentu kita tak menutup mata bahwa di banyak sekolah, terlebih di kota besar, KBK sangat memajukan dan menghasilkan buah. Kita melihat banyak siswa yang kreatif, berani mengekspresikan gagasannya, sungguh punya kompetensi bicara bahasa Inggris, dan lain-lain. Banyak karya siswa yang diungkapkan baik dalam bentuk alat peraga, karya ilmiah, dan tulisan di majalah. Sekolah-sekolah ini berhasil dengan KBK, karena guru mereka disiapkan dengan baik dan fasilitas tersedia.

Sebenarnya apa yang membuat kurang berhasilnya penerapan KBK 2004? Paul menyebutkan ada beberapa hal yang menyebabkan kurang berhasilnya penerapan KBK 2004 ini. Berikut adalah intisarinya:

1) Kurang siapnya guru. Ini meliputi pengetahuan dan keterampilannya, terutama dalam fungsinya sebagai fasilitator.

2) Kurangnya prasarana dan sarana yang memadai. Terutama tentang alat-alat peraga yang dibutuhkan.

3) Guru kurang paham KBK 2004 karena sosialisasinya yang tidak lancar, tidak merata dan tidak mendalam sehingga banyak guru yang masih bingung inti dari KBK dan bagaimana melaksanakannya.

Suparman, Sekretaris Eksekutif Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) juga mengatakan hal yang senada, yaitu kurangnya pemahaman guru tentang KBK 2004. Seperti yang dikutip dari Sinar Harapan, guru dan buku paket pelajaran bukanlah satu-satunya sumber informasi siswa dalam belajar dan dalam mekanismenya, dan KBK 2004 menekankan cara belajar secara aktif.

Dan ketika banyak guru tidak mampu menjadi fasilitator, maka banyak guru yang kembali ke metode belajar yang lama, yang mengacu pada kurikulum 1994. Lebih lanjut Suparman juga menyatakan bahwa sosialisasi KBK 2004 memang tidak efektif.

Kontroversi?

Sejumlah kalangan menilai pemerintah tidak memiliki visi yang jelas tentang pendidikan. Paul Suparna juga menyayangkan pemberlakukan Kurikulum Baru 2006 ini yang terkesan bongkar-pasang kurikulum dan membuang KBK 2004 yang dianggap kurang berhasil. Ini didasari kenyataan bahwa masalah kelemahan penerapan KBK 2004 tidak dicari dan tidak dibenahi, tetapi langsung menerapkan Kurikulum Baru 2006.

Tetapi secara bijak kemudian Paul Suparna juga menghimbau agar dalam penerapan Kurikulum Baru 2006 nanti pemerintah lebih dapat mensosialisasikan isi dan penerapan kurikulum baru sehingga guru tidak bingung dan dapat dengan baik menerapkan kurikulum baru.

Sistem Baru

Menurutku, penggantian kurikulum itu bukan hal yang mudah. Tidak hanya semudah mengganti sistem lama dengan sistem baru, tapi juga mengubah budaya. Seperti kita tahu, halangan terbesar dalam penerapan sistem baru adalah faktor budaya dari sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Tetapi halangan ini bukan memustahilkan penggantian sistem, cuma perlu banyak sekali strategi yang harus dipraktekkan dalam masa transisi ini. Dan biasanya peralihan ini membutuhkan waktu yang sangat lama bahkan molor jika tidak didukung strategi yang baik. Terbukti KBK 2004 yang telah disosialisasikan sejak tahun 2001 sampai sekarang masih dinilai belum berhasil. Berarti sudah tercatat hampir 6 tahun.

Lalu bagaimana supaya masa transisi ini dapat dilalui dengan baik sehingga penerapannya dapat berhasil dengan tempo yang singkat? Berikut sedikit saran sederhana dari orang sederhana:

1) Sosialisasi terpadu yang baik. Sosialisasi ini tidak hanya bagi para guru, tetapi bagi semua jajaran dalam majemen sekolah dan juga peserta didik yang terlibat. Kalau perlu orang tua murid sehingga sekolah mendapatkan dukungan yang layak dalam penerapannya. Selain itu sudah selayaknya pemerintah menyediakan mekanisme operasional praktis yang mendukung kurikulum baru. Dan perlu adanya penyuluh-penyuluh lapangan yang aktif, tidak hanya mensosialisasikan teori kurikulum saja, tetapi juga best practice yang disarikan dari berbagai contoh penerapan.

2) Transformasi budaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan kurikulum dapat mengubah sendi-sendi manajemen dan operasional belajar-mengajar di sekolah. Dan ini berarti mengubah budaya dalam sekolah. Mungkin sudah saatnya visi-misi sekolah perlu direvisi untuk menyesuaikan diri dengan kurikulum baru.

3) Pelatihan pelaksanaan yang terus-menerus. Keberhasilan penerapan sangat didukung oleh kesiapan guru sebagai fasilitator dan juga kesediaan peserta didik dalam proses belajar. Agar guru terampil, perlu diadakan pelatihan yang terus menerus. Tidak hanya dari segi pengetahuan materi, tetapi juga bagaimana mekanisme belajar harus diberikan. Walau pun banyak guru yang pandai, dalam arti menguasai materi dengan baik, tetapi belum tentu dia terampil menjadi fasilitator dalam proses belajar siswa.

4) Evaluasi pelaksanaan yang terus-menerus. Penerapan metode belajar-mengajar juga harus dievaluasi terus-menerus untuk menemukan formulasi yang terbaik dalam penerapan kurikulum. Dibutuhkan keterbukaan dan sharing antar guru dan siswa sehingga menjadi masukan yang berharga. Dan kemudian dapat dievaluasi untuk mengambil yang baik dan memperbaiki yang kurang.

5) Penataran Tingkat Nasional. Mungkin sudah sering dilaksanakan, tetapi mungkin harus lebih sering diadakan terutama dalam suasana yang nyaman dan interaktivitas yang tinggi. Dan pemerintah harus aktif sebagai fasilitator dan juga melibatkan para ahlinya dalam mengevaluasinya. Selain itu juga dapat sebagai tanda bahwa pemerintah cukup care (memperhatikan) sekolah dan mekanisme pendidikan nasional sehingga dapat menyemangati dan memacu masyarakat di dunia pendidikan. Sehingga nada-nada miring dapat diminimalisir. Bukan rahasia umum jika kebijakan-kebijakan pemerintah banyak mengundang nada-nada miring dari masyarakat pemerhati. Diharapkan ajang ini menghilangkan kesan kebijakan top-down, dan mungkin seharusnya sudah mulai mengkombinasikan dengan aspirasi bottom-up.

6) Pemerintah harus aktif memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat melalui berbagai media, terutama media interaktif, sehingga tingkat penyebaran, penggunaan dan keberhasilan atau kegagalannya dapat termonitor. Ini terutama agar mendapat umpan balik yang cepat dan tepat dari masyarakat yang terlibat. Dan juga agar dapat menjadi semangat dan contoh bagi yang belum berhasil.

7) Tidak hanya itu saja, sudah selayaknya pemerintah menyadari bahwa perubahan sistem ini tidak mudah. Perlu biaya yang besar dan waktu yang lama. Sudah selayaknya pemerintah memberikan insentive yang layak kepada yang membutuhkan. Insentive ini jangan hanya diartikan sebagai dana bantuan, tetapi lebih pada sarana dan prasarana pendukung. Seperti kita tahu, penerapan KBK 2004 sebenarnya membutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang lumayan banyak dengan nilai yang besar, misalnya untuk alat-alat peraga, karya ilmiah dan buku-buku yang relevan. Coba saja lihat, masih banyak sekolah yang belum memiliki laboratorium yang memadai. Termasuk di antaranya laboratorium komputer.

8) Tidak hanya itu, perubahan sistem juga seringkali menuntut perubahan sistem informasi manajemen bagi sekolah yang sudah menerapkan. Sudah selayaknya pemerintah memiliki visi tentang sistem informasi sekolah yang terpadu dan baku secara nasional. Diharapkan pula data sekolah ini dapat menjadi bank data terpusat sehingga mempermudah akses dari mana saja dan kapan saja. Sudah seharusnya kemudahan akses data/informasi ini menjadi prioritas yang lebih tinggi lagi. Dan sudah seharusnya ini bukan lagi beban sekolah karena secara periodik mereka harus menyetor data kepada pemerintah, tetapi seharusnya sudah mulai bahwa pemerintah dapat secara langsung mengakses data sekolah secara langsung tanpa ada bias seperti yang saat ini masih sering terjadi.

Demikianlah sedikit urun rembug (sumbang saran) dari orang sederhana yang mencoba hidup di tengah keruwetan.

diambil dari tulisan Emanuel Satio Dewo

Tag:

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: